Server PDN Diretas, Wapres Angkat Bicara Minta Diinvestigasi

CAPITALNEWS.ID – Menanggapi dugaan adanya serangan siber Ransomware yang mengakibatkan padamnya Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak Kamis (22/06/2024), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin meminta investigasi terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Masalah ini sedang dilakukan investigasi oleh Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pihak keamanan sedang mencari penyebabnya,” ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers setelah menghadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024).

Menurut Wapres, agar kejadian tersebut tidak terulang, pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.

“Memang kejadian ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” tegasnya.

Salah satunya, sebut Wapres, pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.

“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa serangan siber terhadap server PDN ini menggunakan virus Ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0.

Menkominfo juga mengonfirmasi adanya permintaan uang tebusan dari peretas server PDN. “Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Budi pun menegaskan, pemerintah tidak akan membayar atau memenuhi tuntutan tersebut. “Nggak, nggak, nggak akan. Tidak akan,” tegasnya.

Budi menjelaskan, saat ini pusat layanan publik sudah bisa diatasi. Serangan virus Ransomware yang ditujukan kepada PDNS 2 kini tengah dievaluasi.

Dia juga menekankan bahwa serangan bukan dilakukan terhadap PDN, melainkan terhadap PDNS 2. “Supaya teman-teman media jangan salah, ini bukan PDN tapi PDNS 2 yang ada di Surabaya. Bukan Pusat Data Nasional, ini PDNS 2, karena sedang dibangun PDN-nya maka kita gunakan yang sementara di Surabaya,” sebut Budi.

(Red-01/*)