Menko Polhukam Pastikan Layanan PDNS 2 Pulih Juli Ini
CAPITALNEWS,ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware akan kembali beroperasi normal pada bulan Juli ini.
Dia juga menyatakan, Pemerintah telah melakukan keamanan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti bulan Juni 2024.
“Sesuai dengan Perintah Bapak Presiden, bulan Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini,” kata Hadi usai memimpin rapat koordinasi bersama Kepala BSSN, dan Wakil Menteri BUMN, dikutip Selasa (02/07/2024).
Hadi mengungkapkan, saat ini layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 berada dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.
“Kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau hotsite yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service,” ungkapnya.
“Setiap pemilik data center juga memiliki backup sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup tersebut. Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan,” jelas Hadi lanjut.
Alhasil, sebutnya, data yang bersifat statistik dari setiap instansi bisa dicadangkan di cloud sehingga data di PDN tidak penuh. Dengan pengerahan hot site sebagai penyedia cadangan data, Hadi yakin seluruh situs kementerian ataupun lembaga yang datanya ada di PDNS 2, bisa kembali beroperasi.
Lebih lanjut, Hadi meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya untuk melakukan backup data untuk mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi baru-baru ini.
“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” tegasnya.
Hadi menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, terbatas, hingga terbuka.
Di samping itu, Hadi mengatakan, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) akan mengambil alih kendali pengawasan PDNS 2. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan siber yang lebih baik dan terkoordinasi.
BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan menyambungkan PDNS 2 ke komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data.
Dengan melibatkan BSSN dalam pengawasan, Hadi yakin keamanan data instansi pemerintah di PDNS 2 akan semakin terjaga.
“Kita juga diperintah Bapak Presiden untuk meninjau kembali peraturan presiden/instruksi presiden terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tandasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya pada Senin (24/6/2024), BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informasi mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Keesokan harinya, pada Selasa (25/6/2024), teridentifikasi 282 instansi yang terkena imbas serangan tersebut.
Pada Rabu (26/6/2024), tercatat ada 44 instansi yang siap melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua instansi yang terdampak, lima di antaranya telah kembali melayani masyarakat setelah melakukan migrasi data.
(Red-01/*)