Kebocoran Anggaran Jadi Sorotan Prabowo, DPR Berharap Hukum Tak Lagi Jadi Alat Politik
CAPITALNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR, Hillary Brigitta Lasut menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengatasi masalah kebocoran anggaran negara lewat penerapan dan penegakan hukum yang tegas dan keras.
Dia berharap pemerintahan Prabowo dapat memperkuat penerapan hukum, sehingga tidak menjadi alat politik semata.
“Saya berharap penerapan hukum juga di masa yang sekarang tidak menjadi alat politik,” ujar Hillary kepada wartawan, Jumat (25/10/2024).
“Kita berharap pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai, satu dua golongan tapi bisa untuk memperkuat aspirasi rakyat,” imbuhnya.
Hillary meyakini, Presiden Prabowo akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan alat politik.
“Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak prabowo sudah sampaikan langsung sendiri demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus ada pengawalan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Hillary mengingat, dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo mengajak semua pihak untuk berani menghadapi kenyataan masih terjadinya kebocoran anggaran negara, penyelewengan, dan korupsi yang membahayakan masa depan dan generasi penerus bangsa.
Prabowo pun mengajak semua pejabat politik dan pejabat Pemerintah pada semua tingkatan, untuk tidak takut menghadapi realita skandal perbuatan curang penuh penyimpangan, kolusi, antara oknum pejabat dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, dan tidak patriotik. Dia berkomitmen memberantas korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran.
Legislator dari Dapil Sulawesi Utara itu meyakini, penegakkan hukum di era pemerintahan saat ini akan lebih baik, karena Prabowo juga telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan begitu, tak ada lagi pelanggaran terhadap konstitusi yang sempat menjadi isu di republik ini beberapa waktu ke belakang.
“Sudah disampaikan oleh Pak Prabowo demokrasi tetap terus akan terjaga. Bahwa di pemerintahan baru ini demokrasi kita harus jauh lebih santun dibandingkan sebelumnya, jauh lebih terarah, lebih damai,” terang Hillary.
“Dan DPR maupun parpol juga bisa diberikan ruang keleluasaan menyampaikan aspirasinya dengan tegas tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas dan tanpa harus dekat dengan penguasa untuk mempunyai keberanian tertentu supaya bisa menyampaikan aspirasinya,” lanjutnya.
Sebagai anggota dewan yang ditugaskan di Komisi XI dengan bidang kerja terkait keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional, Hillary juga optimis target Pemerintahan Presiden Prabowo dapat tercapai termasuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebanyak 8%. Pasalnya Prabowo sudah sadar akan masalah kebocoran anggaran negara dan berkomitmen mengatasinya.
“Sebagai wakil rakyat kita harus realistis, tetapi sebagai orang yang dipercayakan ratusan ribu suara masyarakat tentunya kita harus juga optimis bahwa 4-5 tahun atau dalam beberapa tahun dalam periode ini (pertumbuhan ekonomi) bisa naik sampai sepesat itu,” ungkap Hillary.
(Red-01/*)