Hasto Kristiyanto Ajukan Permohonan Praperadilan Kedua di PN Jaksel

CAPITALNEWS.ID – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Permohonan ini diajukan setelah permohonan praperadilan sebelumnya tidak diterima PN Jaksel, Senin (17/2/2025)
Hasto menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk periode 2019-2024.
Hasto menggugat keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan eks calon anggota legislatif dari PDIP, Harun Masiku. Ia mempertanyakan sah tidaknya penetapan status tersangka tersebut.
Menurut keterangan dari Humas PN Jaksel, Dr. Djuyamto, pada Senin (17/2/2025), dua permohonan praperadilan dengan nama pemohon Hasto Kristiyanto telah diterima di kepaniteraan pidana PN Jaksel. Kedua permohonan ini masing-masing memiliki nomor registrasi 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
Sidang pertama akan digelar pada Senin, 3 Maret 2025, dengan agenda panggilan para pihak yang terlibat. Hakim tunggal yang menangani kasus pertama adalah Afrizal Hady, SH, MH, yang akan menguji sah tidaknya penetapan tersangka atas nama Hasto dalam dugaan tindak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.
Sementara untuk permohonan kedua, hakim tunggal Rio Barten Pasaribu, akan menguji sah tidaknya penetapan tersangka atas nama Hasto dalam kasus dugaan penghalangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto Kristiyanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus terpisah, yang masing-masing berhubungan dengan suap PAW dan perintangan penyidikan yang terkait dengan Harun Masiku. Kini, ia berharap melalui permohonan praperadilan ini, status tersangka yang dikenakan padanya dapat diuji kembali di pengadilan.
(Dom)