Anggota DPR Soroti Dana Pemeliharaan PDN Rp700 M tapi Dibobol: Penegak Hukum Harus Selidiki
CAPITALNEWS.ID – Serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) telah menarik perhatian serius dari banyak pihak. Insiden ini tidak hanya mengungkap kelemahan sistem keamanan siber di Indonesia, tetapi juga memunculkan berbagai kritik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengaku heran dengan insiden serangan siber pada PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dia lantas menyoroti anggaran belanja Kominfo sebesar Rp 4,9 triliun di APBN dan Rp 700 miliar di antaranya digunakan untuk pemeliharaan PDN.
Sahroni mempertanyakan penggunaan anggaran pemeliharaan PDN yang mencapai Rp700 miliar dan tak membuat PDN aman dari peretasan. “Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan disana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN,” sebutnya dikutip dari laman DPR RI, Minggu (30/6/2024).
Sahroni meminta lembaga penegak hukum untuk memeriksa adanya dugaan penyelewengan anggaran pemeliharaan PDN. “Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” ujarnya.
Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jakarta III itu pun mempertanyakan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, ungkapnya, mereka sudah disokong dengan anggaran yang sangat besar.
“Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?” tanya Sahroni.
Lebih lanjut, Bendahara Umum Partai NasDem itu menuturkan sebaiknya pejabat di lembaga terkait bisa lebih bertanggung jawab terhadap kinerja mereka dan meningkatkan pengamanan PDN. Sehingga, kejadian serupa tidak boleh terulang.
“Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” tukas dia.
Sahroni menegaskan, harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan. “Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar di antara kementerian lainnya. Sampai Mei 2024, Kominfo telah membelanjakan APBN hingga Rp4,9 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. Di antaranya, untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebanyak Rp1,6 triliun dan pemeliharaan Data Center Nasional yang mencapai Rp700 miliar.
(Red-01/*)