DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Judi Online dan Pinjol Ilegal
CAPITALNEWS.ID – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi menyerukan tindakan tegas dari pemerintah untuk segera membuat kebijakan memberantas praktik judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian merajarela.
Dalam Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Senin (24/06), Mulyadi menyoroti peran krusial pemerintah sebagai regulator yang memiliki kewenangan penuh terhadap akses internet terkait situs dan aplikasi digital yang menjadi “lahan basah” sindikat judi daring.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah judi online dan pinjol. “Hari ini saya katakan kembali agar pemerintah membuat instrumen kebijakan dan anggaran untuk menjaga masyarakat dari bahaya judi online dan pinjol,” ujar Mulyadi.
Menurut Legislator Dapil Jawa Barat V ini, judi online dan pinjol merupakan satu ‘lingkaran setan’ yang berujung pada tindak kriminalitas. Oleh karena itu, pemberantasan keduanya harus dilakukan secara holistik agar dapat tuntas sampai ke akar.
Mulyadi mengungkapkan, berdasarkan hasil riset Indonesia menempati peringkat teratas dalam jumlah penggemar judi online.
“Ini mengerikan dan sangat mengkhawatirkan, saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah. Menteri PMK dan Menkopolhukam harus berperan aktif menjaga ekosistem digital kita yang sedang terancam,” katanya.
Di era digital saat ini, Mulyadi juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi. “Data pribadi merupakan komoditas berharga. Penting untuk melindungi data pribadi masyarakat agar tidak terjadi kebocoran yang berpotensi diperjualbelikan dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Karena maraknya masyarakat yang terjerat pinjol dengan bunga yang sangat mencekik, Mulyadi mengajak pemerintah untuk meriset ulang definisi kemiskinan agar kebijakan dan orientasi anggaran tepat sasaran.
“Dampak seperti ini harusnya menjadi perhatian pemerintah bagaimana kita mengeluarkan kebijakan yang instrumennya benar-benar berpihak pada rakyat. Kebijakan itu harus tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dengan melibatkan stakeholder daerah agar setiap kebijakan serta anggaran mampu meningkatkan kehidupan masyarakat,” tutup Politisi Fraksi P-Gerindra itu.
(Red-01/*)