Sebut Kinerja Sejumlah Menteri Jokowi Tidak Maksimal, Anggota DPR Usul Ada Fit and Proper Test

CAPITALNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mengusulkan agar menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan mendatang dipilih lewat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Menurut Effendi, hal ini diperlukan supaya pemerintahan Prabowo Subianto dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dalam melayani rakyat.
“Kita berharap memilih kebinet ini juga kalau perlu fit and proper test semua lah, lewat publik lah. Jangan karena suka, bagus, gayanya apa (lantas dipilih sebagai menteri),” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).
Politikus PDI-P ini berpesan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak berkompromi dalam memilih menteri-menterinya kelak.
“Tidak asal tunjuk, tapi harus punya kompetensi,” tandasnya.
Effendi pun menyindir kinerja sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak maksimal.
Ia mencontohkan insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 baru-baru ini. Menurutnya, kejadian merupakan akibat dari koordinasi kepemimpinan yang lemah di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Oleh sebab itu, Effendi menegaskan bahwa kursi Menkominfo harus diisi oleh orang yang profesional, bukan orang yang beruntung karena bagi-bagi jabatan.
Ia berharap kasus peretasan PDNS 2 bisa menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo, terutama dalam memilih menteri di kabinet pemerintahannya mendatang.
“Jadi saya berharap di kabinet pak Prabowo jangan memilih karena like and dislike lah. Kalau perlu kayak model di Malaysia, 3 minggu tidak perform, take down, pecat. Jadi, orang ada rasa takutnya,” ujar Effendi.
Sebelumnya, Effendi menyayangkan langkah Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya. Menurut dia, yang seharusnya mengundurkan diri adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi.
“Harus menterinya yang mundur. Kalau enggak mundur, ya dipecat,” tukasnya.
Seperti diketahui, terdapat desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden peretasan PDNS yang sempat menyebabkan sejumlah layanan publik terganggu.
Menanggapi desakan tersebut, Presiden Jokowi mengaku sudah mengevaluasi semua hal terkait peretasan PDN, termasuk tuntutan agar Budi mundur.
“Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita,” katanya, Rabu (3/7/2024).
(Red-01/*)