Menteri Ara Ungkap Ada Empat Rusun di Jakarta Kosong: Saya Sedih Cara Kita Kelola Negara!
CAPITALNEWS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyayangkan adanya sejumlah rumah susun (rusun) di Jakarta yang dibiarkan kosong tak berpenghuni selama bertahun-tahun. Ia mencatat ada empat rusun yang kosong selama empat tahun belakangan.
Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, rusun-rusun tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk tempat tinggal masyarakat yang belum punya rumah.
“Empat rumah susun yang sudah jadi seperti di Pasar Rumput yang penghuninya 400 dari 1.900 orang, dua tahun kosong. Terlalu ngeri kita kelola negara ini,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kementerian PKP bersama Satgas Perumahan, dilansir Kamis (31/10/2024).
Ara mengaku heran, dan menyebut Rusun Pasar Rumput yang letaknya padahal berada di tengah kota Jakarta dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, seolah-oleh masyarakat tak berminat menempati rusun tersebut. Menurut dia, ada yang salah dari tata kelola sehingga rusun-rusun mewah itu tak diminati masyarakat.
“Ada di tengah kota, bagus dan AC. Dua tahun kosong. Padahal begitu banyak orang di Jakarta, saya sedih sekali cara kita kelola negara,” papar Ara.
Untuk memaksimalkan fungsi rusun tersebut, Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan harus membuat waiting list tentang siapa-siapa saja yang memerlukan rumah.
“Saya minta birokratnya. kalau gak cocok dengan cara saya (memimpin-red), usulin aja ke Pak Prabowo ganti menterinya. Saya agak malu dan berharap ini tidak terulang lagi,” tandasnya.
Ara menambahkan, memang diperlukan adanya cara kreatif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat dengan memanfaatkan yang sudah ada. Pasalnya, bila menunggu pembangunan rumah baru akan memakan waktu lama sebelum dapat dimanfaatkan.
“Saya mesti kreatif, kalau saya bangun dulu baru ngurus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi,” ungkapnya.
Terkait pembagian alokasi unit untuk komersial hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), Ara belum bisa menetapkan. Hal itu, menurut dia masih harus didiskusikan karena bukan merupakan kewenangannya.
“Nanti kita bicarakan, saya nggak punya kewenangan. Kewenangan itu adanya di gubernur,” ucapnya.
Seperti diketahui, sesuai dengan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto bahwa negara itu harus bersih dari korupsi dan efisien termasuk dalam penyelenggaran program 3 juta rumah per tahun.
(Red-01/*)