Kajari Jakarta Pusat Klarifikasi Pengadaan Peralatan Kantor Terkait Tudingan Hedonis
CAPITALNEWS.ID – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra memberikan klarifikasi terkait tuduhan mengenai pengadaan peralatan kantor dan desain interior di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat yang dianggap tidak sesuai dengan program efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Safrianto menjelaskan bahwa pengadaan peralatan kantor dan peremajaan interior tersebut merupakan bagian dari program Kejaksaan Agung, di mana Kejari Jakarta Pusat ditunjuk sebagai proyek percontohan nasional dalam pelayanan publik. Pengadaan ini sendiri, katanya, menggunakan anggaran yang telah disetujui pada tahun 2024, yakni sebelum Presiden Prabowo menetapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Anggaran itu sudah disetujui saat masih di masa Presiden Jokowi,” ungkap Safrianto dalam keterangan yang diterima pada Rabu, (19/2/2025).
Terkait besaran anggaran yang hampir mencapai Rp7 miliar untuk peremajaan kantor, Kajari Jakarta Pusat menegaskan bahwa dana tersebut berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses lelang dan pemilihan spesifikasi barang pun sepenuhnya dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kejagung, sehingga Kejari Jakarta Pusat hanya bertindak sebagai pengguna anggaran. “Soal anggaran dan spesifikasi sebaiknya ditanyakan langsung ke Kejagung,” tambahnya.
Safrianto juga mengungkapkan bahwa peremajaan kantor ini merupakan bagian dari upaya Kejari Jakarta Pusat untuk meningkatkan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Selain itu, Kejari Jakarta Pusat juga akan menjadi pilot project nasional untuk implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Drive Thru.
“Semua langkah ini diambil untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan lingkungan yang lebih baik di Kejari Jakarta Pusat,” tutup Safrianto.
Dengan penjelasan ini, Kejari Jakarta Pusat berharap agar publik memahami bahwa pengadaan dan peremajaan ini sesuai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah.
(Dom)