KPK Setor Rp40,5 Miliar ke Kas Negara Hasil Rampasan dari Perkara Rafael Alun Trisambodo

CAPITALNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang sebesar Rp40,5 miliar ke kas negara sebagai uang rampasan dari terpidana perkara korupsi, Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Direktorat Jendwral Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu diketahui terjerat dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“KPK telah menyetorkan total senilai Rp40,5 miliar ke kas negara pada Selasa, tanggal 27 Agustus 2024,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, dikutip Minggu (8/9/2024).

Tessa mengatakan, nilai tersebut berasal dari uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana Rafael Alun Trisambodo sebesar Rp10,07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29,9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU Rp557 juta.

KPK menegaskan, langkah ini bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara.

Selain itu, Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10,07 miliar subsider tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Red-01/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button