6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Presiden Jokowi Minta Dilakukan Mitigasi Secepatnya
CAPITALNEWS.ID – Kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini, 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual di Breach Forum.
Dugaan bocornya data NPWP ini mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, Teguh menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga diduga bocor di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh, dikutip Kamis (19/9/2024).
Di antara jutaan data tersebut, cuitnya, terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara. Salah satunya Presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep.
Nama Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” sebut Teguh.
Menyikapi dugaan adanya kebocoran data NPWP tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah meminta dilakukan mitigasi secepatnya oleh kementerian terkait.
“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya,” ungkap Jokowi usai meresmikan jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Jokowi mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, Tetapi juga di beberapa negara lain.
“Seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain. Semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” katanya.
Jokowi menyebut, hal itu bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker yang masuk.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti.
(Red-01/*)