CAPITALNEWS.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lodewijk Freidrich Paulus mengomentari rencana pemerintah RI soal pembentukan angkatan siber Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai matra keempat, selain Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ia berpendapat angkatan siber TNI tidak berarti besar, jika negara tidak punya alat utama sistem senjata atau alutsista yang memadai.
“Tetapi apa artinya anggota siber yang banyak itu, kalau dia tidak punya alutsista. Siber kan perlu alat-alat,” kata Lodewijk di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (26/9/2024).
“Mendingan alatnya canggih, orangnya sedikit. Daripada orangnya banyak, alatnya tidak canggih. Mau pilih mana?” ujarnya lagi.
Oleh karena itu, anggota Komisi I DPR itu mengatakan, hal yang paling penting ialah pemerintah perlu memerhatikan anggaran pengadaan alutsista, jika ingin memiliki angkatan dan ketahanan siber yang mengikuti perkembangan teknologi.
Jika tak ada anggaran, sebut Lodewijk, maka angkatan siber hanya akan berisikan sumber daya manusia saja tanpa didukung peralatan penunjang.
“Dia kan (alutsista siber) bukan handphone biasa seperti ini. Jadi, kalau pemerintah akan membuat angkatan siber, mari berhitung. Mencari orang saja sudah susah, karena yang dicari spesialis,” tuturnya.
Lodewijk bahkan kembali mengingatkan bahwa bahwa alutsista adalah modal utama dari ketahanan siber suatu negara.
“Jika pemerintah tidak menganggarkan anggaran yang cukup dan konsisten kepada alat-alat teknologi ini, maka siber Indonesia akan selalu ketinggalan. Indonesia akan selalu berada di belakang negara-negara lain,” ucapnya.
“Ujung-ujungnya data kita bocor,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Lodewijk menyinggung soal anggaran yang disebut belum cukup untuk memenuhi pembentukan angkatan siber yang ideal untuk saat ini.
“Dengan anggaran kita kan belum bagus-bagus amat ya, kalau anggaran kita katakan nanti seperti target Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi kita delapan persen, saya yakin kita bisa bermain seperti ini. Nah, di situlah silakan, bermain dengan sistem siber,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk membentuk angkatan siber sebagai matra keempat TNI.
“Pak Presiden (Jokowi) sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih (Prabowo) concern dengan matra keempat,” kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Hadi menuturkan, angkatan siber TNI perlu dibentuk untuk menghadapi serangan siber dari luar. Sebab, center of gravity dalam pertempuran modern saat ini adalah perang siber.
“Karena perang siber memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy, proxy war, perang asimetris, kemudian perang propaganda. Semuanya memerlukan satu peralatan sistem untuk kita menghalau serangan balik mereka,” katanya.
Maka dari itu, menurut Hadi, diperlukan satu unit dari matra siber untuk melakukan patroli setiap hari.
“Angkatan keempat ini, matra siber ini adalah perang pikiran. Jadi, bagaimana kita bisa memengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan.” sebut eks Panglima TNI itu.
(Red-01/*)
