CAPITALNEWS.ID – Relawan militan Jokowi yaitu Projo merespons positif permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat Indoneisa jelang akhir masa jabatannya.
Kendati banyak menuai kritik soal permintaan maaf Jokowi itu, Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus, mengatakan tak ada yang salah dengan permintaan maaf Jokowi. Menurut dia, itu adalah bentuk ketulusan dari Jokowi dan merupakan hal yang wajar.
“Sebuah permintaan maaf yang tulus dari presiden dan wakil presiden, dan saya pikir itu hal yang baik dan wajar untuk dilakukan. Itu satu hal yang manusiawi, karena tidak ada yang sempurna ya,” kata Panel kepada wartawan di DPP Projo, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).
Dia tak memungkiri, dalam semua kebijakan Jokowi dan Ma’ruf Amin ada yang kurang berkenan dan tidak bisa membuat senang semua pihak. Sehingga, permintaan maaf Jokowi itu dinilai sudah tepat dan memang perlu dilakukan.
“Itu satu bukti bahwa kita sebagai manusia yang merendah diri, tidak sombong dan sebagainya. Tentu biar bagaimanapun pak Jokowi, pak Ma’ruf Amin adalah manusia yang mungkin dalam kepemimpinannya ada banyak kebijakan yang tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu,” ujar Panel.
Terlebih dalam periode kedua ini, Indonesia sempat dihadapkan satu krisis yang disebabkan oleh badai Covid-19. Sehingga, menurutnya, banyak keputusan-keputusan, baik kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan untuk mengatasi krisis tersebut.
“Tentu banyak keputusan keputusan, baik kebijakan kebijakan yang harus dikeluarkan untuk mengatasi krisis tersebut,” ucap Panel.
Lebih lanjut, dia juga menilai tidak tepat jika permintaan maaf Jokowi kemudian dipersoalkan dan dipolitisasi oleh sejumlah pihak. Sebab, hal itu tidak sesuai pada tempatnya.
“Janganlan sebuah permintaan maaf yang menurut saya tulus kemudian dipolitisasi oleh pengamat, oleh pihak-pihak yang menurut saya, saya pertanyakan anda sehat atau tidak? Gitu ya. Masak permintaan maaf saja harus dipersoalkan, diributkan gitu ya, dipolitisasi bahkan,” ungkap Panel.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan permintaan maaf dalam acara zikir dan doa menyambut HUT ke-79 di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (1/8/2024) malam. Ia menyadari dirinya hanya manusia biasa dan selama menjabat sebagai presiden bersama wakil presiden Ma’ruf Amin, ada salah dan khilaf sehingga tak dapat menyenangkan semua pihak.
“Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi ini kemudian menuai ragam reaksi dari elite partai politik hingga pengamat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa permintaan maaf Jokowi kurang tepat. Bagi dia, setiap kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, bukan sekadar meminta maaf.
“Partai menegaskan bahwa Kebijakan-kebijakan dari seorang presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya, kami yang selama ini menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data sebelumnya ternyata manipulatif,” kata Hasto saat menghadiri acara wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP pada Sabtu (3/8/2024).
Hasto menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap kebijakan harus dikedepankan ketimbang permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, bukan permintaan maaf yang menjadi prioritas,” lanjutnya.
(Red-01/*)
-
-
-
-
