Soal Pansus Haji, Ketum PBNU: Jangan-jangan yang Diincar Saya

CAPITALNEWS.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mencurigai salah satu tujuan pembentukan panitia khusus (pansus) pelaksanaan Haji 2024 dilatarbelakngi masalah pribadi dengan sasaran untuk menyerang NU.

“Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh,” kata Gus Yahya dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip Minggu (28/7/2024).

Gus Yahya menduga pembentukan pansus itu ada kaitannya juga dengan adiknya, yakni Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama RI. Tetapi, menurutnya yang menjadi sasaran adalah PBNU.

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” ucapnya.

Meski menduga begitu, Gus Yahya mengatakan bakal terus memantau kelanjutan dari pansus itu. “Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya,” katanya.

Gus Yahya menilai, tak ada masalah berarti selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 ini. Dia beranggapan DPR tidak cukup memenuhi syarat untuk membentuk pansus. Sebab, menurut hasil pemantauan internal PBNU, pelaksanaan haji baik-baik saja.

“Kami melihatnya enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jemaah yang berhaji juga,” tukasnya.

Diketahui Panitia Khusus (Pansus) Angket pengawas Haji 2024 dibentuk DPR dengan tujuan untuk mendalami pelaksanaan Haji 2024 yang dinilai banyak diwarnai kejanggalan. Pansus diresmikan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

“Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalahgunaan kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun,” kata Cak Imin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

(Red-01/*)

Exit mobile version