PDIP Kritisi Langkah Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Jelang Akhir Masa Jabatan

CAPITALNEWS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus berbicara keras menyikapi perombakan atau reshuffle kabinet menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, hari ini, Senin (19/8/2024).

Dia menganggap langkah reshuffle itu merupakan upaya Jokowi untuk mengamankan kepentingan pribadi dan melanggengkan dinasti politiknya di sisa masa jabatannya sebagai presiden.

“Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser,” ungkap legislator Daerah Pemilihan Kalimatan Utara itu, dikutip Senin (19/8/2024).

Berdasar analisisnya, Deddy menyebut bahwa bongkar pasang kabinet itu sengaja dilakukan Jokowi untuk mengatur peta politik di Tanah Air. Salah satunya ialah mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan.

Deddy juga menuding penggantian Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly murni agenda politik guna meloloskan UU MD3 untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.

“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP,” katanya.

Kedua, lanjut Deddy, terkait ‘jatah’ Menteri ESDM yang diberikan kepada Bahlil Lahadalia sekaligus calon kuat Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu, sebutnya, akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Sehingga gejolak inetrnal partai beringin selepas Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketum partai bisa diredam.

“Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” kata Deddy.

“Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” imbuhnya.

Selain itu, kata Deddy, soal pergantian Menteri ESDM adalah murni untuk kepentingan dinasti Jokowi menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang.

“Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” bebernya.

Untuk itu, menurut deddy, reshuffle yang dilakukan Jokowi saat ini adalah triangle political game.

“Reshuffle ini adalah triangle political game untuk menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong,” ujarnya.

Untuk diketahui, hari ini, Presiden Jokowi resmi melakukan reshuffle kabinet. Terkait perombakan tersebut, Jokowi telah melantik tiga menteri, satu wakil menteri, dan tiga kepala badan baru.

Adapun mereka yang dilantik Presiden Jokowi pagi tadi, adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar.

(Red-01/*)

Exit mobile version