CAPITALNEWS.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap maraknya kegiatan impor ilegal.
Jenderal bintang empat itu bahkan memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku impor ilegal.
“Segera berikan efek kejut dengan melakukan penegakan hukum yang besar terhadap pelaku impor ilegal,” kata Sigit ketika memberikan arahan kepada seluruh jajarannya, dilansir dari keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2024).
Dia mengatakan bahwa pelaku importir ilegal menggunakan berbagai modus operandi, mulai dari memasukkan barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen, melakukan pergeseran HS code untuk mengurangi bea masuk dan bea keluar, penyalahgunaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), penyalahgunaan kemudahan pengusaha kawasan berikat, sampai dengan penyalahgunaan jalur importasi.
Kegiatan impor ilegal tersebut juga telah menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga ribuan triliun.
Oleh karena itu, Sigit meminta seluruh jajarannya, mulai dari tingkat polres hingga mabes, untuk menindak tegas importir maupun eksportir nakal. Ia juga menyatakan tak segan-segan menindak jika terdapat personel Polri yang terlibat.
Selain itu, Sigit menyampaikan perintah kepada jajarannya untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran.
Dia mengatakan Polri telah mempersiapkan rencana kerja dalam 100 hari untuk mendukung program Presiden Prabowo.
“Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045 dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Sigit menyebut bahwa Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen agar Indonesia bisa segera terlepas dari middle income trap.
Untuk mewujudkan itu, perlu dilakukan beberapa langkah, salah satunya adalah mengatasi kebocoran dalam penerimaan dan penggunaan keuangan negara.
Dia pun menegaskan bahwa Polri akan melakukan langkah-langkah khusus dengan melibatkan seluruh elemen, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.
“Dibutuhkan peran seluruh elemen bangsa untuk mengawal stabilitas ekonomi makro, khususnya terkait bagaimana mencegah kebocoran penerimaan, termasuk kebocoran dalam hal pengelolaan anggaran negara, dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh semua kementerian, termasuk tentunya Polri, untuk mendorong peningkatan pendapatan negara,” tuturnya.
Sigit juga memastikan bahwa Polri akan memberi dukungan dalam pelaksanaan peran penegakan hukum dan akan memberikan pendampingan untuk memastikan iklim investasi aman.
(Red-01/*)
